Pinjam Meminjam (Ariyah) Dalam Islam

Posted: Januari 3, 2012 in Uncategorized

Pinjam Meminjam (Ariyah) Dalam Islam

Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas

Mata Kuliah Fiqih dan Pembelajarannya

 

Dosen Pengampu :

Radino, M.Ag

 

Arie Nurdiansyah 09410259

Agus Budi Santoso 09410246

Kelas: PAI E

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SEMESTER GASAL

TAHUN AKADEMIK 2011

 

Pinjam Meminjam (Ariyah) Dalam Islam

 

1. Pengertian Pinjam Meminjam (Ariyah)

            Menurut etimologi, ariyah diambil dari kata a’ra yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat ariyah berasal dari kata ta’awuru yang sama artinya dengan tanawulu aw tanawubu (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam meminjam.[1]

Menurut terminologi syara’ ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

a. menurut Syarkhasyi dan ulama malikiyah:[2]

Artinya:

“Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti.”

b. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah:[3]

Artinya:

“Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti”

Akad ini  berbeda dengan hibah, karena ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut.

Pegertian pertama memberikan makna kepemilikan, sehingga orang yang meminjamkan tidak dianggap sah kecuali jika barang yang dipinjamkan itu benar-benar menjadi miliknya, baik terhadap pokok barang itu sendiri maupun manfaatnya. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga pinjaman itu tidak sah diberikan oleh orang yang meminjamnya, yakni bahwa ia tidak boleh meminjamkan barang pinjaman tersebut kepada orang lain.

2. Landasan Syara’

            Memberikan pinjaman adalah perbuatan baik dan dianjurkan (mandub). Bahkan ulama salaf sangat menekankan hal ini,[4] yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunah.

a. Al-Qur’an

 (#qçRur$yès?ur ’n?tã ÎhŽÉ9ø9$# 3“uqø)­G9$#ur (

            Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa.”  (QS. Al-Maidah : 2)

b. As-Sunah

Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW, telah meminjamkan kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendaraiya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah meminjam perisai dari Shafwan bin Umayyah pada waktu perang hunaian. Shafwan  bertanya, “Apakah engkau merampasnya, ya Muhammad?” Nai menjawab, “Cuma meminjam dan aku bertanggung-jawab.”[5]

3. Rukun Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah.[6]

            Menurut ulama Syafi’iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafazh shighat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.[7]

Rukun-rukun pinjaman ada lima: peminjaman (al-i’arah), orang yang meminjamkan (al-mu’ir), peminjam (al-musta’ir), barang yang dipinjamkan (al-mu’ar) dan ungkapan pemberian pinjaman (sighat). [8]

Secara umum, jumhur ulama fiqih [9] menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu:

1. Mu’ir (orang yang meminjamkan)

            2. Musta’ir (peminjam)

3. Mu’ar (barang yang dipinjamkan)

4. Shighat, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat,            baik dengan ucapan maupun perbuatan.

4. Syarat Ariyah

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut:

a. Mu’ir Berakal Sehat

            Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat            meminjamkan  barang. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan        ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang        dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang    bodoh dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut).[10]

b. Pemegangan Barang Oleh Peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang      barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

c. Barang (Mu’ar)  dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika Mu’ar tidak dapat        dimanfaatkan, akad tidak sah.[11]Para ulama telah menetapkan bahwa ariyah            dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak         zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Oleh karena itu tidak boleh meminjamkan hamba perempuan untuk dipakai            bersenang-senang dan makruh pula meminjamkan manfaat kerja budak tersebut,     kecuali jika ia adalah perempuan yang masih mahram baik dengan peminjam maupun          dengan penerima pinjaman.[12]

5. Hukum (Ketetapan) Akad Ariyah

Menurut kebiasaan (urf), ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majazi.

a. Secara Hakikat

Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun atau peminjam memiliki sesuatu yang semasa dengan manfaat menurut kebiasaan.[13]

Al-Kurkhi, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ariyah adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda.

Dari perbedaan pandangan diatas, dapat ditetapkan bahwa menurut golongan pertama, barang yang dipinjam boleh dipinjamkan kepada orang lain, bahkan menurut Imam Malik, sekalipun tidak di izinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya. Akan  tetapi, ulama Malikiyah melarangnya jika peminjam tidak mengizinkannya.

Alasan ulama Hanafiyah antara lain bahwa yang memberi pinjaman telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang tersebut, baik oleh dirinya maupun orang lain.

Menurut golongan kedua, pinjam meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain.

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bedanya. Adapun menurut golongan pertama, gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan ariyah adalah akad tabarru’ (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pad aakad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ariyah. Selain itu, peminjampun tidak boleh menyewakannya.[14]

b. Secara Majazi

Ariyah secara majazi adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain-lain, seperti telur, uang dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. Ariyah pada benda-benda tersebut  harus diganti dengan benda yang serupa dan senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk ariyah, tetapi merupakan ariyah secara majazi, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan memanfatkannya.[15]

6. Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman

Jumhur ulama selain Hanafiyah bependapat bahwa peminjam dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin orang yang meminjamkan. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh peminjam bergantung pada jenis pinjaman, apakah orang yang meminjamkannya secara mutlak atau terikat (muqayyad).

a. Ariyah Mutlak

Ariyah Mutlak, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain atau tidak dijelaskan cara penggunaanya. Contohnya, seorang meminjam binatang, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Jadi hukumnya sebagaimana pemilik hewan, yaitu dapat mengambil. Namun demikian, harus sesuai dengan kebiassan yang berlaku pad amasyarakat. Tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang malam tanpa henti. Sebaliknya, jika penggunaannya tidak sesuai kebiasaan dan barang pinjaman rusak, peminjam harus bertanggungjawab.[16]

b. Ariyah Muqayyad

Ariyah Muqayyad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasa tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.[17]

1. Batasan Penggunaan Ariyah Oleh Diri Peminjam

Jika orang yang meminjamkan membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

2. Pembatasa Waktu atau Tempat

Jika ariyah dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggungjawab atas penambahan tersebut.

3. Pembatasan Ukuran Berat dan Jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Jika ada perbedaan pendapat antara orang yang meminjamkan barang dengan peminjam tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang pinjaman atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat orang yang meminjamkan barang. Karena dialah yang memberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.[18]

6. Sifat Ariyah

Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjam atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah, misalnya bisa saja orang yang meminjamkan mengambil barang yang dipinjamkannya kapan saja, baik pinjam-meminjam itu bersifat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemadharatan saat pengembalian barang tersebut, seperti kalau dikembalikan kepada waktu yang telah ditentukan barang akan rusak atau seperti orang-orang yang meminjam tanah untuk mengubur mayat yang dihormati, maka orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali tanah tersebut dan si peminjampun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.[19]

Alasan mereka antara lain bahwa ariyah adalah transaksi yang dibolehkan, sebagaiman sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya:

“Pemberian ditolak sedang pinjam-meminjam adalah (suatu akad) yang  dikembalikan.

(HR. Ibnu ‘Addy).

Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama Malikiyah, orang yang meminjamkan tidak dapat meminta barang yang dipinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika ariyah ditempokan pada suatu waktu, orang yang meminjamkan tidak boleh memintanya sebelum habis waktunya. Akan tetapi, pendapat yang paling unggul menurut Ad-Dardir, dalam kitab Syarah Al-Kabir, adalah orang yang meminjamkan dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendakinya.[20]

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa ulama Malikiyah membolehkan untuk mengembalikan kalau ada akadnya bersifat umum. Adapun jika akad dibatasi oleh syarat, waktu atau adat mereka melarangnya.

7. Ariyah Apakah Pinjaman atau Amanat?

              Menurut sebagian Fuqaha, pinjaman itu harus ditanggung meskipun ada saksi barang pinjaman itu rusak. Pendapat ini dikemukakan oleh Asyhab dan Syafi’i juga merupakan salah satu pendapat  Malik.

Fuqaha yang lain berpendapat sebaliknya, yakni bahwa pinjaman itu tidak ditanggung sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sebagian fuqaha ada juga yang berpendapat bahwa barang yang tidak jelas itu harus ditanggung, apabila tidak ada saksi barang itu rusak dan tidak ada tanggungan terhadap barang yang yang sudah jelas dan barang yang ada saksi bahwa barang itu rusak. Demikianlah pendapat yang terkenal dari Malik, Ibnul Qasim dan kebanyakan pengikutnya.

Silang pendapat dalam hal ini berpangkal pada adanya pertentangan antara hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Yakni bahwa dalam sebuah hadis sahih disebutkan Nabi SAW bersabda kepada Shafwan bin Umayyah:

Artinya:

“Bahkan ia adalah pinjaman yang harus ditanggung dan dikembalikan.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dan hadis yang artinya:

“Bahkan ia adalah pinjaman yang harus dikembalikan.”

Tetapi dalam riwayat lain dari Nabi SAW beliau bersabda:

Artinya:

“Tidak ada tanggungan atas orang yang meminjam.” (HR. Ibnu Majah)

Karena itu, bagi fuqaha yang mengambil hadis terakhir dan menguatkannya, menghapuskan tanggungan dari peminjam. Sebaliknya, bagi fuqaha yang mengambil hadis Shafwan bin Umayyah mewajibkan tanggungan atas peminjam.

Bagi fuqaha yang yang memilih jalan penggabungan memisahkan antara barang yang tidak jelas atasnya dengan barang yang jelas. Kemudian mereka menerapkan hadis tanggungan ini kepada barang yang tidak jelas dan menerapkan hadis yang lain kepada barang yang tidak jelas. Hanya saja, hadis yang menyatakan, “tidak ada tanggungan atas orang yang meminjam” adalah hadis yang tidak terkenal, sementara hadis Shafwan itu sahih.[21]

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj

Syamsuddin Asy-Syarkhrasyi, Al  Mabsuth, As-Sa’adah, Mesir 1324 H.

Ibn Rusyd Al Hafizh, Bidayatul Al-Mujtahid wa An-Nihayah Al-Muqtashid, Beirut, Dar Fikr.

Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, Fiqih Muamalah. Pustaka Setia. Bandung.

Allaudin Al-Kasani, Bada’i Ash-Shana’i fi tartib syara’i. Syirkah Al-Mathbu’ah, Mesir.

Alaud Din Al-Hushkaffi, Ad-Darul Mukhtar.

 

 

 


[1] . Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, juz II.  hlm. 263.

[2] . Syamsuddin Asy-Syarkhrasyi, Al  Mabsuth, juz XI. Hlm. 133.

[3] . Muhammad Asy-Syarbini, Op. Cit., juz II. Hlm. 264.

[4] . Ibn Rusyd Al Hafizh, Bidayatul Al-Mujtahid wa An-Nihayah Al-Muqtashid, Juz III. hlm. 307.

[5] . Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, Fiqih Muamalah. hlm. 140.

[6] . Ibid., hlm. 141.

[7] . Muhammad Asy-Syarbani, Op.Cit., juz II. hlm. 266.

[8] . Ibn Rusyd Al Hafizh, Op.Cit., juz III. hlm. 307.

[9] . Muhammad Asy-Syarbani, Op.Cit., juz II. hlm. 264.

[10] . Ibid., hlm. 264.

[11] . Allaudin Al-Kasani, Bada’i Ash-Shana’i fi tartib syara’i. hlm. 266.

[12] . Ibn Rusyd Al Hafizh, Op.Cit., juz III. hlm. 308.

[13] . Loc. Cit,.

[14] . Alaud Din Al-Hushkaffi, Ad-Darul Mukhtar., juz IV. hlm. 525.

[15] . Al-Kasani., Op.Cit., juz VI, hlm. 251.

[16] . Ibid., hlm. 215.

[17] . Ibid., hlm. 215.

[18] . Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, Op.Cit., hlm. 145.

[19] . Al-Kasani., Op.Cit., juz VI, hlm.192.

[20] . Ibid., hlm. 216.

[21] . Ibn Rusyd Al Hafizh, Op.Cit., juz III. hlm.309-310.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s